TAPTENG POST – Pemkab Tapteng dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Cabang Padangsidimpuan sedang merancang berbagai tindakan untuk mencapai Perlindungan Ketenagakerjaan Menyeluruh (Universal Labour Coverage) setidaknya sebesar 78%.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padangsidimpuan telah melakukan audiensi dengan Pemkab Tapteng untuk membahas agenda kerja, capaian, dan rencana aksi program tersebut.
Dalam audiensi tersebut, Sanco dari BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih rendah.
“Yaitu hanya 12% dari 164.404 pekerja di Tapteng yang telah menjadi peserta Jamsostek,” ungkap Sanco.
Sanco pun mengusulkan agar setidaknya 126.874 (78%) dapat menjadi peserta Jamsostek pada tahun 2023 melalui pendaftaran tenaga kerja desa lewat alokasi Dana Desa dan Keanggotaan Korpri beserta istri atau suami.
Sanco menyebutkan, dari 126.874 pekerja di Tapanuli Tengah, diproyeksi manfaat Jaminan Kematian, jika didapatkan Rp 42 juta/jiwa dalam 1 kasus kematian, maka santunan kematian akan mencapai klaim sebesar Rp 44, 8 miliar/tahun.
Selanjutnya, setelah 4 tahun menjadi peserta aktif Jamsostek, 2 orang anak akan mendapatkan beasiswa Rp 174 juta sampai sarjana. Maka, manfaat tambahan dari beasiswa sebesar Rp 185 itu akan beredar di Tapteng dan tentu akan mengurangi dampak kemiskinan.
“Inilah cara pemerintah lewat program BP Jamsostek mengurangi kemiskinan ekstrim sebagai akibat meninggalnya para tulang punggung keluarga,” jelas Sanco.
“Sebagai dasar regulasi, Peraturan Kementerian Desa (Permendes) Nomor 8 tahun 2022 memberi ruang bagi alokasi dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk jaminan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Sanco.
Menurut Sanco, dengan mendaftarkan 300 pekerja di desa per desa dengan iuran Rp 201.800/orang per tahun, maka iuran per desa sebesar Rp 60.540.000 atau hanya 6% dari anggaran desa yang nilainya Rp 1 miliar.
“Dari 159 desa di Tapteng, jika ditotal dengan jumlah 300 tenaga kerja, maka akan mampu merekrut peserta baru BP Jamsostek hingga 47.700 tenaga kerja desa, belum lagi ditambah program bersyarat: Sertakan (1 get 1), tentu jumlah cakupan bisa 2 kali lipat. Pencapaian bisa mencapai hampir 75 ribu peserta baru,” jelasnya.
Sanco menyatakan bahwa penerima bantuan iuran Jamsostek harus mendaftarkan pasangan mereka sebagai peserta dan membayar biaya sendiri. Diberikan target sebelum Bulan Ramadhan 2023.
Pj Bupati Tapteng Elfin Elyas mendukung program-program BP Jamsostek di Tapanuli Tengah dan berharap ada progres sebelum bulan puasa dengan melakukan aksi segera.
Elfin juga mengatakan bahwa penganggaran tenaga kerja kurang mampu dengan anggaran dana desa akan terus didukung selama sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminta BP Jamsostek untuk proaktif.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapanuli Tengah Reza bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) akan melakukan pertemuan untuk membahas rencana kepesertaan masyarakat desa dan dinas terkait.
Kepala BPKAD Basyri Nasution mengemukakan bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Bakhtiar, 10.000 pekerja telah didaftarkan baik yang rentan maupun Non ASN.
“Tercatat dalam catatan BP Jamsostek bahwa 10 orang meninggal dunia dengan total pembayaran santunan kematian sebesar Rp 420.000.000,” ungkapnya.
Basyri juga menyatakan bahwa Korpri pada unit BPKAD sudah mendaftar dan akan dilanjutkan ke OPD lainnya segera. (red)
Yuk! baca artikel menarik lainnya dari Tapanulipost.com di GOOGLE NEWS
Tinggalkan Balasan